Setelah jatuhnya Rezim Soeharto yang diikuti euforia reformasi, bangsa ini dengan sendirinya telah memasuki babak baru perjalanan sejarah. Reformasi menghendaki perbaikan-perbaikan fundamental dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemberantasan korupsi adalah salah satu aspirasi rakyat yang harus segera direalisasikan, terutama oleh para penyelenggara negara.

Secara teori, korupsi selalu lekat dengan atribut ketidakterbukaan informasi keuangan. Hal inilah yang kemudian diantisipasi oleh pemerintah sekarang. Salah satu wujud merealisasikan transparansi adalah dengan memperbaiki sistem akuntansi yang selama ini dipakai. Dengan berbagai upaya, akhirnya pada tanggal 13 Juni 2005 diterbtkanlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri atas:

- Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan (Download di sini)
- Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Download di sini)
- PSAP 01: Penyajian Laporan Keuangan; (Download di sini)
- PSAP 02: Laporan Realisasi Anggaran; (Download di sini)
- PSAP 03: Laporan Arus Kas; (Download di sini)
- PSAP 04: Catatan atas Laporan Keuangan; (Download di sini)
- PSAP 05: Akuntansi Persediaan; (Download di sini)
- PSAP 06: Akuntansi Investasi; (Download di sini)
- PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap; (Download di sini)
- PSAP 08: Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; (Download di sini)
- PSAP 09: Akuntansi Kewajiban; (Download di sini)
- PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa (Download di sini)
- PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasian. (Download di sini)